Beranda > Civilization > Kristen Tapanuli Rancang Provinsi Baru

Kristen Tapanuli Rancang Provinsi Baru

Di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara, umat Islam memang minoritas. Adakah agenda terselubung dari rencana pembentukan Provinsi Tapanuli?

Oleh Dwi Hardianto

Shalat Subuh baru saja usai, ketika pintu kamar hotel bernomor 216 diketuk seseorang sambil mengucap salam. Setelah pintu dibuka, rupanya, pemandu yang akan mengantar wartawan Sabili menyusuri beberapa kawasan di Sumatera Utara datang tepat waktu. Kami pun bergegas menuju mobil sewaan yang sudah siap meluncur di pagi buta berselimut mendung ini.

Tujuannya, kami akan menyusuri beberapa wilayah kabupaten/kota yang rencananya akan bergabung menjadi provinsi sendiri lepas dari induknya, Sumatera Utara. Provinsi baru yang diklaim sekelompok orang yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat ini bernama Provinsi Tapanuli. Gagasan ini sebenarnya sudah terdengar sejak tahun 2000.

Mobil Kijang biru meluncur meninggalkan Kota Medan dengan kecepatan rata-rata 90 km/jam. Setelah lima jam perjalanan, kami memasuki Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Tapanuli Utara ini, terletak di sisi timur Danau Toba. Di kawasan ini, Sabili menyaksikan puluhan gereja berdiri kokoh di kanan kiri jalan. Demikian juga dengan nisan bertanda salib berukuran besar menjamur sepanjang jalan.

Tepat tengah hari, kami istirahat di Balige, Ibokota Kabupaten Toba Samosir. Pemandu yang juga berperan sebagai supir mengingatkan, agar berhati-hati mencari makanan di kawasan ini. ”Carilah rumah makan yang dikelola orang Islam agar terhindar dari makanan dan minuman haram. Tapi, nggak usah khawatir, di Balige ada beberapa rumah makan yang dikelola pendatang Minang,” ujarnya mengingatkan.

Usai makan dan shalat, kami melanjutkan perjalanan menyusuri Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Sama dengan kondisi di Kabupaten Toba Samosir, sepanjang perjalanan di wilayah Tapanuli Utara, puluhan gereja dan nisan para leluhur masyarakat setempat yang berhias salib atau patung Kristus berdiri kokoh di kanan kiri jalan.

Masjid, tempat ibadah umat Islam hanya terlihat di Kota Admistratif Prapat, Kabupaten Toba Samosir, dan di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Masjid atau mushala mulai terlihat marak, begitu memasuki pinggiran Kota Sibolga. Kota pelabuhan di Pantai Barat Sumatera Utara ini, memang dihuni oleh penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial dan budaya.

Buku Laporan Tim Peneliti Kelayakan Pembentukan Provinsi Tapanuli (Oktober 2005) menyebutkan, latar belakang munculnya keinginan pembentukan Provinsi Tapanuli karena beberapa hal. Pertama, latar belakang sejarah bahwa wilayah Tapanuli merupakan eks Karesidenan Tapanuli yang pernah dibentuk Pemerintah Belanda.

Kedua, adanya keinginan percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli dan Pantai Barat Sumatera Utara. Ketiga, keinginan untuk mengelola daerah sendiri agar pemerintahan provinsi dipimpin oleh putra Tapanuli sendiri. Keempat, untuk memudahkan pelayanan pemerintahan di wilayah Tapanuli.

Karenanya, pemrakarsa Provinsi Tapanuli yang menamakan dirinya Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli memasukkan 10 kabupatan/kota ke dalam rencana mereka. Kesepuluh kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Nias, Nias Selatan, Dairi, Pakpak Barat, dan Kota Sibolga.

Kesepuluh kabupaten/kota di atas merupakan sebagian wilayah eks Karesidenan Tapanuli bentukan Belanda. sedangkan keseluruhan wilayah eks Karesidenan Tapanuli meliputi sepuluh kabupaten/kota di atas ditambah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan kota Padang Sidempuan. Ketiga kabupaten/kota yang terakhir merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam perjalannya, masyarakat dan pemerintah di kawasan Tapanuli Selatan ini secara bulat menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Menurut Sosiolog Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Usman Pally MA, perbedaan masyarakat Tapanuli Utara (Taput) dengan Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak turun tiba-tiba, tapi memiliki akar sejarah yang panjang.

Masyarakat Taput yakin status propinsi diperlukan untuk menghapus ”Peta Kemiskinan di Tapanuli,” sedangkan masyarakat Tapsel tidak demikian. Akar perbedaan sosiologis antara dua sub kultur Tapanuli ini, lanjut Pally, telah ditancapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa sejak 1915 di kawasan ini.

Seraya mengutip Disertasi Dr Lance Castle, seorang pakar Sosiologi asal Belanda, Pally menjelaskan, saat itu Belanda menetapkan Taput sebagai daerah penyangga (buffer zone) untuk menahan laju pengaruh Islam dari Aceh dan Minangkabau (Sumatera Barat). Karenanya, misi Kristen yang membonceng Pemerintah Belanda digencarkan di wilayah ini jauh sebelum Belanda menguasainya.

Konsekuensinya, ujar Pally, budaya agama (keberagamaan) masyarakat Taput yang dibesarkan dalam tradisi Krsiten dan masyarakat Tapsel yang kental Keislamannya, tak bisa disatukan lagi. Sampai saat ini, muncul identitas diri yang berbeda di antara dua rumpun budaya Tapanuli ini. ”Dalam pembentukan Provinsi Tapanuli pun mereka berseberangan,” tandasnya.

Castle juga menulis, ”Kedua agama samawi yang disebarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim ini telah dijadikan ’pembatas’ (borderline) ke luar dan ke dalam antara kami dan mereka, baik oleh masyarakat Taput maupun Tapsel.

Ternyata, penolakan terhadap pembentukan provinsi Tapanuli juga datang dari masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng). Penolakan ini mereka tumpahkan saat menggelar unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Sibolga. Aksi yang dikoordinir Gerakan Masyarakat Peduli Tapanuli (GEMA PETA) ini, melibatkan beberapa elemen mahasiswa, KNPI, Ormas dan OKP di Sibolga.

Wakil Ketua DPRD Sibolga di depan para demonstran berjanji tetap komit terhadap Keputusan DPRD Sibolga No 15/2006 tentang pencabutan dukungan DPRD Kota Sibolga bergabung dengan Provinsi Tapanuli. ”Kita tetap solid dan tak mau didikte kelompok tertentu untuk mengobok-obok keputusan DPRD yang sudah keluar,” tegasnya.

Aliansi Generasi Muda Sibolga–Tapanuli Tengah (AGMST) juga menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli, dengan beberapa alasan. Pertama, Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli melecehkan pemerintah dan masyarakat Tapsel, Mandailing Natal, Tapteng, Kota Sibolga, dan Kota Padang Sidempuan, karena masyarakat, DPRD dan pemerintah di kawasan ini menolak bergabung.

Kedua, terdapat perbedaan sosial budaya yang cukup kental antara sub kultul Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan. Ketiga, pembentukan Provinsi Tapanuli hanya untuk kepentingan segelintir elite pemrakarsa yang berasal dari Tapanuli Utara, sedangkan dari daerah lain tidak terwakili. Keempat, secara ekonomi, tersedianya SDM dan SDA di wilayah ini masih diragukan.

Sebenarnya, keinginan membentuk daerah otonom baru–baik provinsi maupun kabupaten/kota–tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pertanyaannya, kenapa pembentukan Provinsi Tapanuli tak melibatkan tiga kabuaten/kota–Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidempuan–yang jumlah penduduknya mayoritas Muslim?

Wakil Ketua DPRD Sibolga, Yusran Parasibu, punya jawabanya. Menurutnya, Tim Pemrakarsa menginginkan terbentuknya sebuah propinsi yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. ”Kelompok yang sangat keras ingin membentuk Provinsi Tapanuli ternyata juga keliompok Nasrani,” tandasnya.

Pendapat senada diungkap Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sibolga, Nadzran. Menurutnya, jika Provinsi Tapanuli terbentuk tanpa melibatkan Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan, umat Islam akan minoritas. ”Kami khawatir, ada aganda terselubung dari pembentukan Provinsi Tapanuli, karena Tim Pemrakarsanya adalah para pendeta yang berasal dari Tapanuli Utara,” lanjutnya.

Dilihat dari komposisi penduduk, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (2005), jika Provinsi Tapanuli terbentuk, penduduk yang beragama Islam hanya 270.113 jiwa atau 12.88% dari total penduduk sebesar 2.096.569. Sedangkan penduduk yang beragama Nasrani (Kristen dan Katolik) mencapai 1.826.456 atau 87.12%.

Tak heran, jika Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Akhmad Housen Hutagalung menyebutnya sebagai ”Provinsi Ideologis.”

Komposisi Penduduk Berdasarkan AGama di Calon Provinsi Tapanuli (Tahun 2005)

Kabupaten/Kota Islam % Kristen % Total
1. Kab Tapanuli Tengah 118.875 42% 164.160 58% 283.035
2. Kota Sibolga 47.907 54% 40.810 46% 88.717
3. Kabupaten Nias 20.323 5.60% 421.484 94.40% 177.499
4. Kabupaten Nias Selatan 6.918 2.40% 281.315 97.60% 288.233
5. Kabupaten Tapanuli Utara 11.529 4.50% 244.672 95.50% 256.201
6. Kabupaten Toba Samosir 6.664 4.20% 152.013 95.80% 158.201
7. Kab Humbang Hasundutan 4.437 2.90% 148.560 97.10% 152.997
8. Kabupaten Samosir 2.359 1.80% 128.714 98.20% 131.073
9. Kabupaten Dairi 38.248 14.60% 223.139 85.40% 261.287
10. Kabupaten Pakpak Barat 12.953 37.50% 21.569 62.50% 34.542
Total 270.113 12.88% 1.826.456 87.12% 2.096.569

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2005.

Publications: SABILI No 11 TH XIV 14 Desember 2006.

Kategori:Civilization Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: