Beranda > Civilization > Pembentukan Provinsi Tapanuli Siapa Diuntungkan?

Pembentukan Provinsi Tapanuli Siapa Diuntungkan?

Alasan mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan selalu jadi jargon. Tapi pemrakarsanya tak bisa menyembunyikan agenda ideologis, politik, dan bisnis pribadi.

Oleh: Dwi Hardianto

Di daerah asalnya, pro dan kontra pembentukan Provinsi Tapanuli intensitasnya terus meningkat. Tapi, sekelompok elite yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Tapanuli, nekat menyampaikan usulannya pada Ketua DPR Agung Laksono dan Pimpinan Komisi II DPR RI di gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (27/11).

Para elite yang beragama Nasrani ini, terdiri dari Budiman Nadapdap, Chandra Panggabean, dan Burhanuddin Radjaguguk dari DPRD Sumatera Utara. Selain itu, Radya Nadapdap dan Sabar Martin Sirait dari Komite Kerja Pembentukan Provinsi Tapanuli juga hadir. Selain ke DPR, mereka juga menyambangi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Saat bertemu Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri Ahmad Zubaidi, di Jakarta, Selasa (28/11), Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli Sabar Martin Sirait meyakinkan, pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan aspirasi masyarakat. ”Masyarakat menghendaki terbentuknya Provinsi Tapanuli untuk memperpendek birokrasi pemerintah,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Budiman Nadapdap menegaskan, pembentukan Provinsi Tapanuli sangat penting untuk memacu pembangunan. ”Saat ini, Tapanuli tertinggal dibanding wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Karenanya, perlu percepatan pembangunan dan memperpendek kendali pemerintah.” lanjutnya.

Memang, sejak tahun 2000, beberapa elit di wilayah eks Karesidenan Tapanuli, merancang provinsi baru lepas dari Sumatera Utara. Provinsi yang rencananya bernama Provinsi Tapanuli ini, terdiri dari 10 kabupaten/kota. Yakni,  Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Nias, Nias Selatan, Dairi, Pakpak Barat, dan Kota Sibolga.

Padahal, wilayah eks Karesidenan Tapanuli yang dibentuk Belanda tahun 1915 ini, tak hanya 10 wilayah di atas. Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan juga termasuk eks Karesidenan Tapanuli. Tapi ketiga kabupaten/kota hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan ini, menolak bergabung. (Baca: Misi Kristiani Pisahkan Budaya Tapanuli).

Penolakan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli juga disuarakan kalangan intelektual, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, LSM, dan anggota DPRD. Ketika Sabili melakukan liputan langsung di Medan dan wilayah eks Karesidenan Tapanuli, sepanjang Ahad sampai Kamis (19–23/11), suara masyarakat yang menolak nyaris tak terdengar.

Masyarakat yang menolak pembentukan Provinsi Tapanuli sama sekali tak memiliki akses terhadap media massa. ”Yang terjadi sebaliknya, setiap hari masyarakat ’diteror’ oleh Koran Sinar Indonesia Baru (SIB) yang memberitakan dukungan pembentukan provinsi,” tegas Majuddin Bondar, Ketua Aliansi Generasi Muda Sibolga–Tapanuli Tengah (AGMST).

Pemilik Koran SIB, GM Panggabean, ketika diklarifikasi Sabili tak bersedia diwawancara. Melalui sekretasinya, Nala, GM Panggabean yang juga terlibat dalam Kepanitiaan Pembentukan Provinsi Tapanuli ini menyatakan, ”Pak GM Panggabean kondisinya tidak mungkin diwawancara karena sakit. Ketika didesak, ia menambahkan, ”Pak GM punya penyakit bawaan, kondisinya memang begitu, sehingga tak memungkinkan.”

Yang jelas, penolakan masyarakat Sibolga dan Tapteng bukan tanpa dasar dan alasan. Anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan Sibolga, Sukron Tanjung mengatakan, pembentukan Provinsi Tapanuli memiliki agenda terselubung mengatasnamakan satu agama. ”Ini bisa membangkitkan Kristenisasi. Panitia pemekaran, semuanya orang Kristen. Saya tak pernah dilibatkan, padahal saya anggota DPRD dari Sibolga. Ini sangat berbahaya bagi kita,” tegas Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini.

Pendapat senada dikemukakan tokoh masyarakat di Medan, Sibolga, dan Tapteng. Misalnya, Gabungan Tokoh Masyarakat Tapteng, Aliansi Generasi Muda Sibolga-Tapteng, Gerakan Masyarakat Peduli Tapanuli, Persatuan Islam Batak, Ikatan Masyarakat Tapteng-Sibolga di Medan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sibolga, Pimpinan Daerah Nahdlatul Ulama Tapteng, dan anggota DPRD. Meski berbeda bahasa, mereka sepakat, ada agenda tersembunyi dari pembentukan provinsi ini.

Selain alasan ideologis, aroma memperebutkan kekuasaan lokal juga tampak terang dan menusuk hidung. Anggota DPRD Sumut Akhmad Housen Hutagalong bersuara keras soal ini. Menurutnya, motovasi mereka hanya ingin mendapatkan kepuasan melalui perebutan kekuasaan. Ini dilakukan oleh elit yang memilki marga tertentu (sambil menyebut beberapa marga yang dimaksud pada Sabili).

”Jika ingin mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan kawasan, seharusnya Sumut tak hanya dimekarkan menjadi dua provinsi. Bagi saya, Sumut bisa dimekarkan menjadi tiga atau empat provinsi, agar jelas pembagian dan pembinaanya menurut keadaan sosial, budaya, politik, dan administratif pemerintahan,” lanjut Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PPP ini.

Secara bisnis, pembentukan Provinsi Tapanuli juga menguntungkan bagi panitia pembentukan provinsi. Ditetapkannya Kota Kecamatan Siborongborong menjadi calon ibu kota Provinsi Tapanuli, mengindikasikan kuatnya kepentingan bisnis mereka. Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Tapanuli (GEMA PETA), Kusnan Efendi menegaskan, separoh tanah di kota kecamatan itu, dimiliki oleh segelintir anggota panitia pembentukan provinsi. ”Kelayakan Siborongborong menjadi kota provinsi juga masih disangsikan,” tandasnya.

Ketika dikonfirmasi, Anggota Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli Albiner Silitonga membantah adanya agenda idiologis untuk memarginalkan umat Islam. Menurutnya, secara historis masyarakat Tapanuli hidup berdampingan secara damai antara Islam dan Kristen. ”Kami memiliki ikatan adat yang kental. Dalam satu keluarga ada yang Islam ada yang Kristen, demikian juga dalam satu marga. Sehingga tak ada sama sekali agenda memarginalkan umat Islam di sini,” tandasnya.

Anggota Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli lainnya, Sanggam Baskara menyatakan, pembentukan Provinsi Tapanuli semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak ada sama sekali kepentingan sesaat untuk meraih kekuasaan atau bisnis pribadi. ”Beberapa panitia memang memiliki tanah di Siborongborong, tapi mereka juga berbisnis di Sibolga, Tapteng, dan Medan. Jadi, nggak benar ada kepentingan bisnis pribadi,” terangnya.

Meski begitu, semua pihak harus melihat fakta lain yang dikemukakan Tim Peneliti Kelayakan Pembentukan Provinsi Tapanuli bentukan Pemda Sumatera Utara. Dalam laporannya Oktober 2005, Tim ini merekomendasikan, agar pemda meninjau kembali rencana ini. Dari empat parameter, yakni: historis (eks kersidenan), mempercepat pembangunan wilayah, mengelola daerah sendiri, dan memudahkan birokrasi, sebagian besar responden yang diteliti menyatakan belum layak.

Tak heran, jika Pakar Hukum Tatanegara Universitas Sumatera Utara, Prof DR M Solly Lubis SH menyatakan, jika diukur dari syarat-syarat pemekaran suatu wilayah, Provinsi Tapanuli memang belum layak berdiri. Karenanya, ia menyarankan agar persoalan ini segera diselesaikan oleh pemerintah pusat  karena kewenangan ada di Jakarta. ”Pusat harus memutuskan, saat ini masih ada kebijakan pemekaran atau tidak agar persoalan tak berlarut-larut,” ujarnya.

Keputusan memang ada di Jakarta, tapi sebelum palu diketuk DPR-RI akan melakukan penelitian terlebih dulu. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso pada Sabili. Menurutnya, kita harus hati-hati untuk memekarkan suatu wilayah. Apalagi, LIPI dan Depdagri menemukan daerah-daerah yang baru dimekarkan, 70%-nya justru mengalami penurunan kesejahteraan. ”Ini akan menjadi pertimbangan kami,” ujarnya.

Ketika Sabili mengajukan data bahwa di wilayah calon Provinsi Tapanuli ini penduduk Muslimnya hanya 12%, politisi dari Partai Golkar menyatakan sudah mengetahuinya. Karenanya, dalam penelitian nanti, selain faktor ekonomi, SDM, dan SDA, faktor ideologis, agama (SARA), dan sosiologis juga akan diperhatikan. ”Jika ditemukan adanya nuansa SARA dan ideologis, kami tak akan meloloskan pembentukan provinsi ini,” tegasnya.

Kini, semua pihak harus introspeksi. Sambil menunggu keputusan pusat, langkah ’meneror’ warga harus dihentikan. Selain diteror dengan media masa, masyarakat di beberapa kabupaten/kota, khususnya Kota Sibolga juga ’diteror’ oleh orang yang mengaku aparat dari kesatuan tertentu. ”Mereka mendatangi tokoh-tokoh Islam dan mencari siapa saja yang menolak pembentukan Provinsi Tapanuli. Ini sangat meresahkan warga,” tegas Yusran Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Sibolga.

Jika demikian, cepatlah pemerintah pusat bertindak. Jangan sampai situasi yang memanas ini dimanfaatkan pihak ketiga.

Laporan: Artawijaya, Faris Khoirul Anam, dan Erni Arie Susanti

Siborongborong, Calon Ibu Kota Provinsi Tapanuli

Laporan Kependudukan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan Oktober 2006 menyatakan, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 37.714 jiwa. Penduduk yang beragama Islam hanya 200 jiwa alias 0,005%. Selebihnya beragama Kristen (Protestan dan Katolik). Karenanya, masjid yang ada di kecamatan ini hanya satu, yakni Masjid at-Taqwa di Jl Sisingamangaraja No 1 Siborongborong.

Selama di kota kecil ini, Sabili mencoba menelusuri beberapa bagian kota. Sarana dan prasarana yang terdapat di kota kecamatan ini masih sangat minim. Kantor pemerintah yang ada hanya Kantor Dinas Peternakan, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan (Baru saja rampung dibangun), Puskesmas, Balai Pembibitan Ternak, Danramil, dan Polsek.

Sementara itu, sarana pendidikan yang tersedia hanya dua SMA Negeri dan satu SMK swasta, lima SMP Negeri dan dua SMP swasta, dan SD Negeri di tiap desa. Sedangkan sarana ekonomi yang terlihat hanya sebuah pasar tradicional dan beberapa toko kecil. Selebihnya, kawasan ini masih didominasi lahan terbuka yang banyak ditumbuhi ilalang dan semak belukar.

Dwi Hardianto

Publications: SABILI No 12 TH XIV 28 Desember 2006.

Kategori:Civilization Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: